Smashnews, Kota Pasuruan — Polemik pemberitaan yang menyinggung isu permintaan agar Wali Kota Pasuruan mundur dari jabatannya terus menjadi perbincangan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Gajah Mada Nusantara, Misbahul Munir, memberikan tanggapan sekaligus klarifikasi terkait penilaian yang berkembang di tengah masyarakat.
Misbahul Munir menilai kritik terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berbasis fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa selama ini Wali Kota Pasuruan dinilai telah bekerja secara profesional dengan turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat kondisi dan kebutuhan warga.
“Wali kota selama ini sudah bekerja secara profesional dengan turun langsung ke masyarakat. Lalu kebijakan mana yang disebut tidak pro rakyat? Itu perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami persoalan secara utuh,” ujarnya. Rabu 18 Februari 2026.
Misbahul juga mempertanyakan dasar penilaian yang memberikan nilai tiga terhadap kinerja wali kota sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya oleh Ayi Suhaya.
“Kemudian, pemberian nilai tiga kepada wali kota itu dasarnya apa? Apakah ada indikator penilaian yang jelas, data pendukung, atau hanya opini semata? Kritik tentu sah, namun harus disertai dasar yang objektif agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menanggapi anggapan bahwa setiap aktivitas kepala daerah harus selalu dipublikasikan.
“Apakah setiap kegiatan wali kota dan wakil wali kota harus selalu di-share ke publik? Yang paling penting adalah kerja nyata dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar publikasi kegiatan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak agar kritik yang disampaikan tetap bertujuan membangun dan memberikan solusi demi kemajuan daerah, sekaligus menjaga situasi tetap kondusif agar pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pasuruan dapat berjalan optimal.
(Daaee)
