SURABAYA — Klaim ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur dalam kondisi aman belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Antrean kendaraan dan kekosongan Pertalite di sejumlah SPBU masih menjadi persoalan, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi BBM di wilayah tersebut.
Persoalan ini sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai Surabaya, Malang, Blitar, Jember, hingga Bondowoso. Sebagian pengendara harus menghabiskan waktu untuk mengantre, bahkan ada yang akhirnya tidak mendapatkan BBM karena persediaan di SPBU telah habis.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan stok BBM berdasarkan data Pertamina masih aman hingga 31 Oktober 2026. Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan pasokan harus diimbangi dengan distribusi yang merata agar kebutuhan masyarakat di setiap daerah dapat terpenuhi.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga menyoroti adanya antrean dan kekosongan BBM pada jam-jam tertentu. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan stok tersedia di terminal penyimpanan. Penyaluran hingga ke SPBU harus menjadi perhatian utama.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan telah mengambil sejumlah langkah percepatan. Operasional terminal BBM diperpanjang dari 12 jam menjadi 24 jam, disertai penambahan 21 armada angkutan berkapasitas total sekitar 860 kiloliter untuk memperkuat distribusi.
Berdasarkan data Pertamina per 16 Oktober 2026, persediaan Pertalite di Jawa Timur tercatat sekitar 35 ribu kiloliter, Pertamax 10 ribu kiloliter, dan Biosolar 35 ribu kiloliter.
Pertamina juga mengoptimalkan pengiriman dari sejumlah terminal, termasuk Tuban, Madiun, Malang, dan Surabaya, serta dukungan pasokan dari Jawa Tengah.
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa dinamika global sempat memengaruhi jadwal kedatangan kapal pengangkut BBM.
Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat turut memengaruhi kebutuhan pasokan di sejumlah SPBU. Perusahaan memastikan percepatan distribusi terus dilakukan untuk memulihkan pelayanan.
Namun, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan sekadar angka stok yang tersedia di terminal, melainkan kemudahan mendapatkan BBM tanpa harus menghadapi antrean panjang.
Pemerintah dan Pertamina kini dituntut memastikan percepatan distribusi benar-benar terasa di lapangan, bukan berhenti pada jaminan ketersediaan pasokan.
(Red)