 |
| Gambar ilustrasi |
MOJOKERTO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi sorotan terkait keamanan makanan yang disajikan kepada pelajar. Kali ini, operasional salah satu dapur penyedia MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihentikan sementara menyusul laporan puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program tersebut.
Sebanyak 45 siswa dilaporkan mengalami gejala yang mengarah pada dugaan keracunan makanan. Peristiwa ini kemudian berujung pada pemberian sanksi penghentian operasional sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
Keputusan tersebut menjadi langkah penanganan sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan keamanan pangan dalam program yang menyasar anak-anak sekolah.
Operasional Dapur Dihentikan, Pemeriksaan Sanitasi Dilakukan
Penghentian sementara operasional SPPG Jabon dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya setelah muncul laporan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima manfaat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto turut melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang untuk mengevaluasi kondisi sanitasi dan kelayakan fasilitas pengolahan makanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, menjelaskan bahwa penghentian operasional tersebut turut berdampak pada status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapur terkait.
Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengolahan makanan, mulai dari penyimpanan bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada siswa, memenuhi standar keamanan pangan.
Namun, keputusan penghentian operasional tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab gangguan kesehatan para siswa. Kepastian mengenai sumber dugaan keracunan tetap membutuhkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dapur Dicopot, 45 Siswa Alami Gangguan Kesehatan
Sanksi terhadap SPPG Jabon tidak berhenti pada penutupan sementara. Kepala SPPG Jabon Mojoanyar, Yanse Young Pribadi, juga dicopot dari jabatannya.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kusmayanti, membenarkan langkah tersebut pada Kamis (8/10/2026). Operasional dapur baru dapat dipertimbangkan kembali setelah persyaratan yang ditetapkan dipenuhi.
Sementara itu, dugaan keracunan mulai terungkap pada Rabu (7/10/2026), ketika sejumlah siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami diare, sakit perut, mual, muntah, hingga pusing.
Dari 45 siswa yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, sebanyak 18 siswa mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan, sedangkan 27 lainnya ditangani di lingkungan sekolah.
Berdasarkan keterangan sejumlah siswa, keluhan muncul setelah mereka mengonsumsi menu MBG yang dibagikan sehari sebelumnya. Menu tersebut antara lain terdiri atas nasi, sate ayam, saus kacang, acar, dan buah anggur.
Sejumlah siswa mengeluhkan aroma dan rasa tidak biasa pada sate ayam. Meski demikian, makanan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti gangguan kesehatan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh.
Sertifikat Sanitasi Dicabut, Hasil Laboratorium Ditunggu
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menyatakan status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dapur turut dicabut setelah sanksi penghentian operasional diberlakukan.
Sampel makanan dan muntahan siswa telah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya untuk diperiksa.
Hasil pengujian tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut terhadap SPPG Jabon. Badan Gizi Nasional (BGN) nantinya berwenang memutuskan apakah dapur dapat kembali beroperasi dengan persyaratan tertentu atau dikenai tindakan lebih lanjut.
Hingga pemberitaan terbaru pada Sabtu (10/10/2026), hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu.
Keselamatan Siswa Harus Menjadi Prioritas
Peristiwa di Mojokerto kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang diproduksi dan didistribusikan.
SPPG Jabon diketahui melayani sekitar 2.919 porsi makanan setiap hari untuk 15 sekolah. Besarnya jangkauan pelayanan tersebut menuntut pengawasan yang konsisten terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, dan waktu distribusi.
Penghentian sementara operasional dapur merupakan langkah penanganan. Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
Pemerintah dan pengelola program perlu menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar persoalan administratif yang selesai setelah dapur kembali dibuka.
Sebab, tujuan menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang disajikan aman dikonsumsi.
Keselamatan siswa tidak boleh menjadi pertaruhan dalam pelaksanaan program sebesar apa pun.
(Red)