 |
| Gambar ilustrasi kekeringan |
SURABAYA — Krisis air bersih di Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Kemarau panjang membuat masyarakat di berbagai daerah kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sedikitnya 25 kabupaten kini telah melakukan penyaluran bantuan air bersih, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Persoalan ini tidak lagi sebatas menurunnya debit sumber mata air saat musim kemarau. Meluasnya wilayah yang membutuhkan pasokan air juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur, ketahanan sumber air, serta efektivitas langkah pemerintah dalam menghadapi kekeringan yang terus berulang.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, jumlah kabupaten yang melakukan distribusi air bersih pada 2026 mencapai 25 daerah. Padahal, pada 2025, kebutuhan bantuan serupa tercatat di 12 kabupaten.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah mengalami dampak cukup berat, terutama Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Pasuruan.
Ratusan Ribu Warga Terdampak, Jutaan Liter Air Disalurkan
Meluasnya kekeringan terlihat dari besarnya kebutuhan bantuan air bersih yang harus dipenuhi pemerintah.
Data BPBD Jawa Timur hingga 28 September 2026 mencatat kekeringan telah menjangkau 198 kecamatan dan 458 desa. Sebanyak 395.438 jiwa dari 36.009 kepala keluarga tercatat sebagai penerima distribusi bantuan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPBD telah menyalurkan sekitar 23,07 juta liter air melalui 4.627 perjalanan kendaraan pengangkut air.
Angka itu menggambarkan besarnya upaya penanganan yang dilakukan. Namun, di sisi lain, kebutuhan distribusi air dalam jumlah besar memperlihatkan betapa rentannya akses masyarakat terhadap sumber air bersih ketika musim kemarau berkepanjangan.
Pasuruan Masuk Wilayah Terdampak, Krisis Air Perlu Penanganan Jangka Panjang
Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penanganan kekeringan tahun ini.
BPBD Jawa Timur memasukkan Pasuruan bersama Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan sebagai wilayah dengan dampak kekeringan menonjol.
Di tingkat daerah, BPBD Kabupaten Pasuruan juga telah melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Pada September 2026, BPBD Kabupaten Pasuruan melaporkan penyaluran bantuan sebanyak 18 ritase ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk empat kecamatan yang membutuhkan pasokan air.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi air bersih masih menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Meski demikian, bantuan tangki tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban atas persoalan kekeringan yang berulang.
Pemerintah daerah perlu memastikan adanya pemetaan sumber air, pembangunan jaringan distribusi, serta penguatan infrastruktur air bersih di desa-desa yang selama ini mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
Tanpa langkah jangka panjang, masyarakat berisiko kembali menghadapi persoalan serupa pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah Siapkan Ribuan Pengiriman Air, Modifikasi Cuaca Dipertimbangkan
Menghadapi peningkatan kebutuhan air bersih, BPBD Jawa Timur menyiapkan sekitar 13.838 ritase distribusi untuk menjangkau wilayah terdampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebelumnya menjelaskan bahwa fenomena El Niño turut memengaruhi kondisi kemarau yang lebih kering dan panjang.
Selain distribusi air dan rencana modifikasi cuaca, pemerintah juga menyiapkan langkah berupa pipanisasi dan pembangunan sumur bor pada wilayah yang memiliki potensi sumber air.
Di sejumlah daerah, pembangunan jaringan pipa menjadi salah satu pilihan agar masyarakat tidak terus bergantung pada pengiriman air menggunakan kendaraan tangki.
Kekeringan Berulang, Efektivitas Penanganan Patut Dievaluasi
Meningkatnya jumlah daerah yang membutuhkan bantuan air bersih dari 12 kabupaten pada 2025 menjadi 25 kabupaten pada 2026 patut menjadi perhatian serius.
Perubahan tersebut memang dipengaruhi kondisi musim kemarau. Namun, besarnya kebutuhan bantuan juga menjadi alasan penting untuk mengevaluasi ketahanan sistem penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan.
Penanganan darurat melalui distribusi air tentu dibutuhkan untuk melindungi masyarakat. Akan tetapi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan jangka panjang berjalan secara terukur.
Pembangunan jaringan air, perlindungan kawasan resapan, pemeliharaan sumber mata air, hingga pengawasan pemanfaatan air tanah menjadi bagian dari upaya yang perlu diperkuat.
Evaluasi juga penting dilakukan terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, agar anggaran penanganan tidak terus terserap untuk kebutuhan darurat tanpa disertai perbaikan akses air yang berkelanjutan.
Air Bersih Kebutuhan Dasar, Bukan Bantuan yang Harus Ditunggu Setiap Kemarau
Kekeringan merupakan bencana yang dapat dipengaruhi kondisi iklim dan cuaca. Namun, kemampuan masyarakat mendapatkan air bersih juga bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
Karena itu, keberhasilan pemerintah dalam menangani kekeringan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah tangki yang dikirim atau banyaknya liter air yang disalurkan.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah seberapa jauh masyarakat di wilayah rawan kekeringan akhirnya memiliki akses air bersih yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Sebab, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Warga tidak seharusnya terus-menerus menggantungkan pemenuhan kebutuhan tersebut pada kedatangan mobil tangki setiap kali kemarau tiba.
(Red)