JAKARTA — Tepat dua tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi dua gambaran yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah memaparkan sederet capaian pembangunan. Di sisi lain, mahasiswa turun ke jalan membawa kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai masih menyisakan persoalan.
Momentum 20 Oktober 2026 menjadi ajang evaluasi atas perjalanan pemerintahan sejak pelantikan pada 2024. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari agenda yang dikedepankan pemerintah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mencatat sejumlah capaian, di antaranya program MBG yang disebut menjangkau 62 juta penerima manfaat, pembangunan 265 Sekolah Rakyat, serta penyediaan 108 juta layanan Cek Kesehatan Gratis.
Pemerintah juga melaporkan investasi sebesar Rp3.923 triliun selama dua tahun terakhir.
Namun, deretan angka tersebut tidak menghentikan munculnya kritik. Pada Selasa (20/10), mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar demonstrasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.
Mereka menyoroti pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, penanganan kebakaran hutan, hingga penggunaan anggaran negara.
Persoalan ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian. Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September–7 Oktober 2026 menunjukkan 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 40,9 persen menyatakan tidak puas. Kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil dan mahalnya kebutuhan pokok menjadi sejumlah alasan ketidakpuasan responden.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik. Sikap ini menjadi penting mengingat keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur melalui capaian administratif, tetapi juga melalui pelaksanaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya menjadi momentum untuk mempertemukan laporan capaian pemerintah dengan pengalaman masyarakat di lapangan.
Sejumlah program telah berjalan dan berbagai target diumumkan, sementara efektivitas pelaksanaan, transparansi anggaran, dan pemerataan manfaatnya tetap menjadi perhatian publik.
Memasuki tahun ketiga, perdebatan mengenai arah pemerintahan diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah memiliki kesempatan untuk menunjukkan perkembangan program secara terukur, sedangkan masyarakat dan lembaga pengawas tetap memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakan berdasarkan fakta dan dampaknya.
(Red)