Ingin investasi properti di Pasuruan? Klik DI SINI

Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur ke 9 Desember, MPR Ungkap Alasan Perubahan Jadwal

 

Gambar hanya ilustrasi

JAKARTA – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (16/11/2026). Perubahan jadwal ini menjadi perkembangan penting setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, surat Presiden tersebut berkaitan dengan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, perubahan jadwal diperlukan karena Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pendukung pemerintah sebelum mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.

Semula, sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, tenggat pengajuan dua nama calon kepada MPR dinilai terlalu dekat dengan jadwal tersebut. 

Setelah mempertimbangkan kebutuhan waktu Presiden, rapat gabungan akhirnya menyepakati tanggal 9 Desember sebagai jadwal baru.

Mekanisme pengisian jabatan ini berjalan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Sejak itu, MPR mulai menyiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang dinyatakan kosong.

Dalam mekanisme tersebut, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang paripurna MPR. MPR kemudian melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon sebelum proses pemilihan dan pelantikan dilaksanakan.

Perubahan jadwal ini membuat perhatian publik tertuju pada dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo. Hingga pengumuman hasil rapat gabungan pada Senin, nama-nama calon pengganti belum diumumkan secara resmi oleh Presiden.

Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pergantian figur politik. Proses ini menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan sesuai konstitusi. 

Publik kini menunggu siapa kandidat yang akan dipilih dan bagaimana proses tersebut dijalankan secara terbuka serta akuntabel.

(Red) 

Lebih baru Lebih lama