Smashnews, Kota Pasuruan, Sabtu 29 November 2025 - Kota Pasuruan kembali diguncang isu serius terkait kualitas pelayanan di RSUD dr. R. Soedarsono. Informasi dari lingkungan internal rumah sakit menggambarkan situasi persediaan farmasi yang diduga berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Sejumlah laporan menyebut stok obat dan alat kesehatan menipis, bahkan beberapa item esensial seperti infus anak, cairan Ringer Laktat, hingga obat umum seperti Demacolin disebut sulit diperoleh karena persediaan belum tersedia atau sangat terbatas.
Dalam laporan internal tersebut, beberapa unit pelayanan disebut tidak dapat mengambil barang karena gudang belum menyediakan pasokan. Ada catatan yang mengungkapkan bahwa sisa stok tinggal sedikit dan sejumlah kebutuhan pasien harus menunggu ketersediaan barang yang belum jelas waktunya. Kondisi ini jika benar menggambarkan manajemen logistik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Keadaan ini sejalan dengan cerita seorang orang tua pasien anak yang ditemui saat klarifikasi. Ia menuturkan bahwa infus anaknya dilepas dan tidak dipasang kembali. Petugas, menurut penuturannya, mengatakan bahwa infus “tidak diperlukan lagi” dan hanya diganti dengan injeksi. Meski keputusan medis berada di tangan dokter, kesesuaian pengalaman tersebut dengan dugaan keterbatasan stok infus menimbulkan pertanyaan apakah kondisi logistik mempengaruhi keputusan klinis di lapangan.
Jika benar terjadi kekurangan obat dan alat kesehatan, konsekuensinya sangat serius. Ketersediaan obat esensial adalah syarat mutlak pelayanan kesehatan. Kekosongan pasokan berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan, menurunkan kualitas layanan, hingga membahayakan keselamatan pasien. Rumah sakit adalah fasilitas publik yang mengurus nyawa kegagalan dalam menyediakan kebutuhan dasar bukan sekadar kekurangan, tetapi sinyal bahaya tata kelola.
RSUD dr. R. Soedarsono memegang peran strategis sebagai rumah sakit rujukan Kota Pasuruan. Publik berhak mempertanyakan sistem pengadaan, distribusi logistik, dan efektivitas pengawasan internal. Ketika tenaga medis di lapangan menghadapi keterbatasan, akar persoalannya hampir pasti berada pada manajemen, bukan pada petugas yang bekerja di garis depan.
Untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, pihak rumah sakit telah dihubungi. Namun hingga berita ini disusun, Direktur RSUD dr. Burhan belum memberikan jawaban saat dihubungi via WhatsApp. Ketiadaan respons ini semakin mempertegas kebutuhan publik akan transparansi dan klarifikasi resmi.
Masyarakat Kota Pasuruan menunggu penjelasan menyeluruh dan langkah perbaikan konkret. Rumah sakit daerah tidak bisa menunda, menghindar, atau diam ketika keselamatan pasien dipertaruhkan.
Sebab kini, pertanyaan yang terus bergema adalah:
Bagaimana mungkin RSUD dr. R. Soedarsono tetap disebut layak, jika kebutuhan paling dasar pasien saja diduga tidak mampu dipenuhi?
(Red)
