Terungkap di Sidang MK, KBRI Singapura dan Australia Tak Simpan Arsip Studi Gibran
JAKARTA — Fakta persidangan dalam sengketa administratif dan konstitusional terkait riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka mengungkap bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan Australia tidak memiliki catatan maupun arsip dokumen pendidikan yang bersangkutan. Keterangan resmi perwakilan diplomatik tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang berujung pada pencabutan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 Oktober 2026, majelis hakim menghadirkan perwakilan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) dari dua negara tempat Gibran tercatat pernah menempuh studi luar negeri.
Atdikbud KBRI Singapura, Nur Aeni Ariyanti, menyatakan di hadapan majelis hakim bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh dokumen, baik dalam bentuk arsip fisik (hard copy) maupun digital (soft copy). Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, KBRI Singapura tidak menemukan rekam jejak, korespondensi, maupun salinan sertifikat kelulusan atas nama Gibran.
Keterangan senada disampaikan oleh Atdikbud KBRI Canberra, Australia, Yuli Rahmawati. Ia mengonfirmasi bahwa pangkalan data dan arsip resmi KBRI di Australia tidak mencatat adanya pengajuan dokumen pendidikan maupun permohonan penyetaraan yang pernah didaftarkan oleh Gibran selama periode studinya di negara tersebut.
Pertimbangan Pengadilan dan Pencabutan Suket
Ketiadaan arsip pendukung dari perwakilan diplomatik RI di luar negeri tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama majelis hakim dalam memeriksa keabsahan administrasi penyetaraan pendidikan. Sebelumnya, perwakilan Kemendikdasmen sempat hadir di persidangan untuk memaparkan dasar penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menyetarakan riwayat pendidikan Gibran setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Namun, dalam putusan MK pada 6 Oktober 2026 serta putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, pengadilan menilai tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai keberadaan ijazah atau sertifikat luar negeri yang menjadi syarat mutlak proses penyetaraan.
Menindaklanjuti putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung tersebut, Kemendikdasmen secara resmi membatalkan dokumen penyetaraan yang pernah diterbitkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 12 November 2026, kementerian menyatakan mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA/SMK milik Gibran. Pencabutan resmi itu telah disampaikan langsung oleh kuasa hukum kementerian di hadapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
