Berdasarkan laporan Threat Analysis Group (TAG) dan tim Trust & Safety Google dalam buletin Influence Operations Bulletin kuartal III-2026, ribuan kanal tersebut ditindak karena melanggar kebijakan platform terkait manipulasi keterlibatan dan kampanye pengaruh terkoordinasi. Konten yang diunggah ribuan akun tersebut mempromosikan narasi dukungan terhadap pemerintah Indonesia sekaligus menyerang pihak-pihak yang menyuarakan kritik.
Penghapusan ribuan kanal tersebut berlangsung secara bertahap selama tiga bulan dengan rincian sebagai berikut:
Juli 2026: 6.888 kanal dihapus.
Agustus 2026: 10.134 kanal dihapus.
September 2026: 2.350 kanal dihapus.
Ketiadaan Atribusi Spesifik
Dalam laporan resminya, Google tidak mencantumkan nama-nama kanal yang ditindak, total volume unggahan video, maupun entitas, agensi, atau individu yang mengoperasikan jaringan tersebut. Berbeda dengan sejumlah pengungkapan operasi pengaruh di beberapa negara lain yang disertai penyebutan nama firma konsultan atau aktor spesifik, Google tidak menyertakan atribusi pihak pengendali untuk jaringan kanal asal Indonesia ini.
Sejumlah pengamat keamanan siber dan tata kelola digital menilai pola produksi konten massal yang seragam pada ribuan kanal tersebut mengindikasikan penggunaan jaringan otomasi berbasis kecerdasan buatan. Namun, tanpa atribusi langsung dari penyedia platform maupun penelusuran jejak digital lebih lanjut, keterkaitan langsung antara jaringan akun tersebut dengan institusi resmi negara maupun pihak ketiga belum dapat dipastikan secara hukum.
Pemerintah Minta Klarifikasi Metodologi
Merespons publikasi laporan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan tengah meminta penjelasan resmi dari pihak Google mengenai rincian data, parameter deteksi, serta dasar pengategorian ribuan kanal tersebut sebagai operasi pengaruh terkoordinasi.
Selain meminta transparansi terkait laporan kuartal III-2026 itu, pemerintah juga mendorong Google dan YouTube untuk menerapkan ketegasan serta kapabilitas deteksi serupa guna memberantas jaringan akun terkoordinasi lain yang melanggar hukum di Indonesia, khususnya jaringan promosi perjudian daring dan penyebaran konten pornografi.
