)_20251008_124836_0000.png)
Smashnews, Kota Pasuruan – Kejuaraan pencak silat bertajuk “Madinah Van Java Championship 2025” yang digelar di GOR Untung Suropati, Kota Pasuruan, pada 3–5 Oktober 2025, mendadak jadi sorotan publik.
Bukan karena aksi para pesilat di arena, melainkan lantaran biaya pendaftaran yang dinilai mencekik peserta.
Event perdana yang memperebutkan Piala Wali Kota Pasuruan dan Dandim 0819 Pasuruan ini diikuti 915 atlet dari 88 kontingen se-Jawa Timur dan Bali. Namun di balik gegap gempita laga, muncul keluhan tentang pungutan biaya pendaftaran yang mencapai ratusan ribu rupiah per atlet.
Berdasarkan data lapangan, setiap peserta dikenakan biaya:
Rp300 ribu untuk kategori tanding, tunggal, dan solo kreatif
Rp500 ribu untuk kategori ganda
Rp700 ribu untuk kategori regu
Dengan total 915 peserta, dana yang terkumpul diperkirakan lebih dari Rp300 juta.
Fakta ini memicu pertanyaan besar publik tentang ke mana larinya uang pendaftaran sebesar itu.
Aktivis Pasuruan, Iswanto, menilai pihak penyelenggara yakni Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Pasuruan yang diketuai Farid Misbah harus bertanggung jawab dan transparan.
“Ini event besar yang membawa nama Wali Kota dan Dandim. Tapi faktanya, peserta justru dibebani biaya besar tanpa adanya uang pembinaan. IPSI harus membuka secara jelas kemana dana ratusan juta itu digunakan,” tegas Iswanto.
Kekecewaan juga datang dari wali atlet yang merasa tidak mendapat imbalan setimpal dengan biaya yang dibayarkan.
“Anak saya ikut kejuaraan, tapi yang didapat hanya piala dan sertifikat. Tidak ada uang pembinaan sama sekali. Bahkan penghargaan pesilat terbaik dan juara umum tidak jelas dasar penilaiannya. Padahal kami sudah bayar ratusan ribu,” keluh salah satu orang tua peserta.
Pemerhati kebijakan publik, Achmad, S.Sos, menilai pungutan tersebut berpotensi menyalahi aturan.
“Kalau event ini melekat pada pemerintah, seharusnya sumber anggarannya jelas dari APBD. Jika peserta tetap dipungut biaya besar, itu rawan dianggap pungutan liar. Ketua IPSI sebagai penanggung jawab harus bisa menjelaskan dasar hukum dan penggunaannya,” ujarnya.
Ketua IPSI Kota Pasuruan, Farid Misbah, mengakui jumlah peserta mencapai 915 orang dari 88 kontingen. Namun, ia enggan membeberkan detail soal biaya pendaftaran.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, H. Adi Wibowo, mengaku tidak mengetahui teknis pungutan tersebut.
“Itu agenda IPSI, jadi silakan langsung ke Ketua IPSI untuk lebih jelasnya,” ujar Mas Adi, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Pasuruan, Mita.
“Kami hanya menyewakan tempat untuk kejuaraan IPSI. Untuk urusan konsumsi atau biaya lainnya kami tidak mengetahui,” jelasnya melalui telepon.
Sorotan juga datang dari Ketua LSM Gajah Mada, Misbahul Munir. Ia menilai ketimpangan antara pungutan pendaftaran dan hadiah yang diumumkan panitia tidak masuk akal.
“Uang pendaftaran Rp300 ribu setiap peserta, totalnya bisa ratusan juta. Sementara hadiah yang di-woro-woro cuma Rp30 juta. Ini jelas tidak sebanding. Bagaimana tanggung jawab Ketua Panitia Farid Misbah?” ujarnya dengan nada tegas, saatdi wawancarai di Pasuruan, Rabu 08 Oktober 2025.
Munir menambahkan, publik berhak tahu ke mana dana ratusan juta tersebut disalurkan.
Kontroversi ini membuat publik mendesak IPSI Kota Pasuruan untuk segera melakukan klarifikasi terbuka. Mereka menilai event olahraga bergengsi ini jangan sampai berubah menjadi ajang bisnis yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik pemerintah daerah.
(Rah)
)_20251007_225255_0000.png)
)_20251008_124836_0000.png)
