Smashnews, Kota Pasuruan — Mini Carnival di Kelurahan Kebonsari berlangsung meriah dan dipadati warga. Namun di balik kemeriahan itu, tersimpan cerita tentang bagaimana kegiatan masyarakat harus bertumpu pada kekuatan sendiri, tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah.
Seluruh pembiayaan kegiatan dihimpun melalui proposal partisipasi yang diajukan ke toko-toko sekitar dan sejumlah pabrik di wilayah setempat, termasuk dukungan pelaku usaha seperti Sin A dan beberapa usaha lokal lainnya. Tidak ada anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kota Pasuruan.
Keterbatasan dana bahkan membuat panitia harus menutup kekurangan biaya dengan utang agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Lurah setempat, Wawan, membenarkan kondisi tersebut.
“Mini carnival ini anggarannya dari proposal ke toko-toko sekitar dan pabrik, bahkan sebagian masih hutang, karena kami tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah kota,” ujarnya, Minggu 15 Februari 2026.
Menurutnya, kegiatan tetap digelar karena menjadi wadah hiburan masyarakat sekaligus memberi dampak ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM di lingkungan sekitar.
Sejumlah warga menilai kegiatan semacam ini menunjukkan besarnya potensi kreativitas masyarakat di tingkat kelurahan. Namun mereka berharap ke depan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal juga dapat memperoleh perhatian lebih dalam perencanaan anggaran daerah.
Mini Carnival Kebonsari akhirnya menjadi gambaran nyata: ketika masyarakat mampu menyelenggarakan kegiatan besar secara mandiri, dukungan formal anggaran publik belum sepenuhnya hadir di level kegiatan warga.
Di Kota Pasuruan, semangat gotong royong masih menjadi penopang utama kegiatan rakyat. Pertanyaan yang kini muncul bukan soal siapa yang salah, melainkan bagaimana ke depan kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan dukungan yang lebih seimbang tanpa membebani warga sendiri.
(Red)Carnival Mandiri Kebonsari: Warga Patungan dan Berutang, Anggaran Daerah Tak Menyentuh Kegiatan
PASURUAN — Mini Carnival di Kelurahan Kebonsari berlangsung meriah dan dipadati warga. Namun di balik kemeriahan itu, tersimpan cerita tentang bagaimana kegiatan masyarakat harus bertumpu pada kekuatan sendiri, tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah.
Seluruh pembiayaan kegiatan dihimpun melalui proposal partisipasi yang diajukan ke toko-toko sekitar dan sejumlah pabrik di wilayah setempat, termasuk dukungan pelaku usaha seperti Sin A dan beberapa usaha lokal lainnya. Tidak ada anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kota Pasuruan.
Keterbatasan dana bahkan membuat panitia harus menutup kekurangan biaya dengan utang agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Lurah setempat, Wawan, membenarkan kondisi tersebut.
“Mini carnival ini anggarannya dari proposal ke toko-toko sekitar dan pabrik, bahkan sebagian masih hutang, karena kami tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah kota,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tetap digelar karena menjadi wadah hiburan masyarakat sekaligus memberi dampak ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM di lingkungan sekitar.
Sejumlah warga menilai kegiatan semacam ini menunjukkan besarnya potensi kreativitas masyarakat di tingkat kelurahan. Namun mereka berharap ke depan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal juga dapat memperoleh perhatian lebih dalam perencanaan anggaran daerah.
Mini Carnival Kebonsari akhirnya menjadi gambaran nyata: ketika masyarakat mampu menyelenggarakan kegiatan besar secara mandiri, dukungan formal anggaran publik belum sepenuhnya hadir di level kegiatan warga.
Di Kota Pasuruan, semangat gotong royong masih menjadi penopang utama kegiatan rakyat. Pertanyaan yang kini muncul bukan soal siapa yang salah, melainkan bagaimana ke depan kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan dukungan yang lebih seimbang tanpa membebani warga sendiri.
