Smashnews, Surabaya – Aksi damai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kembali menyoroti dugaan skandal dana hibah proyek Pokok Pikiran (Pokir) yang kini menjadi perhatian publik.
Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayik Suhaya, dalam keterangannya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana hibah tersebut agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Menurut Ayik, isu yang berkembang di masyarakat menyebut adanya praktik fee proyek hingga 30 persen dalam penyaluran dana hibah Pokir. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana tersebut secara menyeluruh agar polemik yang berkembang dapat dijawab melalui proses hukum.
“Informasi yang berkembang menyebut adanya dugaan aliran fee proyek hingga 30 persen. Kami meminta KPK menelusuri secara terbuka dan profesional agar semuanya jelas,” kata Ayik, Kamis 12 Februari 2026.
Ia menyebut dana fee proyek tersebut diduga kuat mengalir kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, Ayik menegaskan hal tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif.
“Karena itu kami meminta aparat penegak hukum mengklarifikasi agar tidak menjadi isu liar di masyarakat. Biarkan proses hukum yang membuktikan,” ujarnya.
Ayik menilai keterbukaan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak terjadi penghakiman sepihak di ruang publik.
DPW LIRA Jawa Timur menyatakan akan terus mengawal proses hukum perkara dugaan korupsi dana hibah Pokir serta mendorong tata kelola pemerintahan di Jawa Timur berjalan transparan dan akuntabel.
(Rud)
