Smashnews, Pasuruan — Dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat di Kota Pasuruan terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari Ketua LSM Gajah Mada Nusantara, Misbahul Munir, bersama Ketua LSM AJIB Kabupaten Pasuruan, Nur Hasan, yang menilai program tersebut sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua LSM Gajah Mada Nusantara, Misbahul Munir, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun ia menilai langkah sejumlah kelompok yang melakukan audiensi, pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga menyudutkan Pemerintah Kota Pasuruan justru berpotensi menghambat percepatan program nasional tersebut.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat. Ketika pelaksanaannya terus dipersoalkan tanpa dasar yang jelas, maka hal itu sama saja dengan menolak program yang menjadi agenda Presiden Republik Indonesia,” ujar Misbahul Munir saat ditemui di cafe valencia Kota Pasuruan, Jumaat 6 Febuary 2026.
Sementara itu, Ketua LSM AJIB (Aliansi Jaringan Indonesia Bersatu) Kabupaten Pasuruan, Nur Hasan, menilai kritik tetap penting sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun ia menegaskan kritik seharusnya disampaikan secara objektif dan konstruktif, bukan membangun opini yang dapat memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Nur Hasan menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat bertujuan memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga seluruh elemen masyarakat semestinya mendukung agar program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya.
“Kami mendukung pengawasan publik, tetapi jangan sampai berubah menjadi upaya delegitimasi pemerintah daerah yang sedang menjalankan program nasional. Jika ada kekurangan, mari kita evaluasi bersama secara konstruktif,” ujarnya.
Kedua tokoh LSM tersebut berharap polemik yang berkembang tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Mereka mengajak seluruh elemen, termasuk organisasi masyarakat dan LSM, untuk mengedepankan dialog serta pengawasan yang solutif demi kelancaran pembangunan.
Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan program strategis nasional di Kota Pasuruan diharapkan dapat berjalan optimal sekaligus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi kepentingan publik luas.
(Daaee)
