 |
| Ilustrasi. Foto: AI |
Lumajang - Beberapa komunitas pewarta di Lumajang menghadiri pertemuan dengan jajaran forkopimda di Ruang Mahameru gedung pemkab pada Kamis (12/6/2025) kemarin.
Pertemuan yang membahas tentang sinergitas antara media dan pemerintah dalam pembangunan daerah tersebut memantik kecemburuan komunitas lain yang tak turut diundang. Bahkan, tudingan tebang pilih oleh Dinas Kominfo Pemkab kembali menggelinding dengan lebih cepat.
Diungkapkan seorang awak media berinisial DI yang merupakan anggota salah satu anggota komunitas pewarta di Lumajang, Mustaqim, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) masih dianggap tebang pilih terhadap keberadaan pewarta yang bertugas di kota pisang itu.
Masih katanya, Kadis Kominfo juga mempunyai grup aplikasi Whatsapp tersendiri untuk memilah pewarta yang bisa mengakses kegiatan pemkab Lumajang.
"Kadis Kominfo seharusnya netral terhadap keberadaan pewarta yang tugas di Lumajang tanpa menganggap remeh komunitas lain," ujarnya melalui pesan yang dikirim ke smashnews.co.id
Padahal, imbuhnya, Kadis Kominfo pernah menyatakan jika akan merangkul semua pewarta yang tugas di Lumajang tanpa tebang pilih.
"Kita (komunitas DI) pernah bertemu dengan Kadis Kominfo beberapa waktu lalu. Dan dinyatakan akan merangkul semua awak media yang ada di Lumajang," ketusnya.
Diungkapkannya pula, saat ini komunitas-komunitas pewarta yang tidak dianggap keberadaannya sulit mengakses informasi kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lantaran terkendala oleh sikap tebang pilih Dinas Kominfo Pemkab Lumajang.
Terpisah, ketua Forum Jurnalis Independen Lumajang (f-jinlu), M Misdi menyampaikan hal senada.
Lalu dia berkata juga berkata, jika kepala dinas kominfo, Mustaqim, tidak komitmen dengan pernyataannya sendiri yakni akan merangkul semua awak media yang ada di Lumajang.
"Harap kiranya agar kepala dinas kominfo pemkab Lumajang mengingat kembali pernyataannya, yang akan merangkul semua insan pers di Lumajang," terang Misdi, Kamis (12/6/2025).
Saat smashnews.co.id menghubungi Mustaqim, namun hingga berita ini ditayangkan, kepala Dinas Kominfo tersebut belum menjawab pesan yang dikirimkan terkait tudingan tersebut.
Diketahui, kesenjangan hubungan antar (komunitas) pewarta di Lumajang, berawal dari munculnya statement wartawan resmi dan tidak resmi oleh salah satu ketua komunitas awak media saat peringatan hari Pers Nasional di pendopo pemkab.
Pada Peringatan hari Pers tersebut, selain awak media, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2025-2030 juga hadir dalam acara yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. (her)
