JAKARTA — Di tengah besarnya kebutuhan anggaran untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana, dugaan praktik korupsi justru menyeruak dari lingkungan lembaga yang bertugas menangani keadaan darurat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026).
Operasi tersebut menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta ke dalam pemeriksaan intensif. Salah satu yang diamankan adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Tidak hanya mengamankan belasan orang, penyidik KPK juga menemukan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas dalam operasi tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai integritas pengelolaan anggaran kemanusiaan. Sebab, dana yang seharusnya digunakan untuk merespons kondisi darurat dan membantu masyarakat terdampak bencana kini menjadi bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Sekretaris Utama BNPB Ikut Diamankan, KPK Periksa 14 Orang
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi yang berlangsung di sejumlah lokasi kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Mereka berasal dari unsur pejabat BNPB, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Seluruh pihak yang diamankan dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk hubungan antara pejabat pengelola anggaran dan pihak swasta dalam proses pengadaan barang maupun jasa.
Hingga perkembangan yang diperiksa pada Rabu pagi (14/10/2026), belum terdapat pengumuman resmi mengenai siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka.
Karena itu, keterlibatan para pihak dalam operasi tangkap tangan belum dapat diartikan sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan tindak pidana.
Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Diamankan, Asal-usulnya Ditelusuri
Salah satu temuan penting dalam operasi tersebut adalah barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia.
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penghitungan awal terhadap uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Selain uang tunai, KPK juga menemukan emas dalam bentuk batangan dan tabungan emas. Namun, jumlah serta nilai keseluruhan emas tersebut masih dalam proses penghitungan oleh penyidik.
Temuan ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan untuk mengetahui asal-usul uang, hubungan antar pihak, serta kemungkinan keterkaitannya dengan kegiatan pengadaan di lingkungan BNPB.
Meski demikian, uang Rp1,4 miliar yang diamankan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai nilai kerugian negara.
Penentuan apakah barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang melanggar hukum, masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Dana Siap Pakai Kebencanaan Masuk Penyelidikan
KPK mengungkap bahwa perkara yang sedang ditangani diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.
Dana siap pakai memiliki fungsi penting dalam mendukung penanganan kondisi darurat ketika terjadi bencana.
Anggaran tersebut dapat digunakan sesuai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan penanganan darurat, termasuk mendukung operasi penyelamatan, logistik, dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Karena sifat penggunaannya berkaitan dengan situasi mendesak, pengelolaan dana tersebut membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.
Dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang berkaitan dengan dana kebencanaan menjadi persoalan serius karena berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran penanggulangan bencana.
Namun, KPK belum mengumumkan secara terperinci kegiatan pengadaan yang menjadi objek perkara, nilai kontrak, maupun jenis bencana yang berkaitan dengan anggaran tersebut.
Penyidik juga belum memastikan apakah dugaan perkara ini memiliki hubungan langsung dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.
BNPB Buka Suara, Tegaskan Tidak Akan Mengintervensi KPK
Menanggapi operasi tangkap tangan tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa lembaganya akan bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses penyelidikan maupun penyidikan.
BNPB juga menyatakan kesiapan memberikan dokumen, data, dan akses informasi yang diperlukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bagian dari respons internal, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama melakukan penelusuran serta pengamanan dokumen yang berkaitan dengan pengawasan lembaga.
Di sisi lain, BNPB menegaskan bahwa pelayanan publik dan kegiatan penanggulangan bencana tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Lembaga tersebut juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai terdapat kepastian hukum mengenai perkara yang sedang ditangani.
Pengawasan Dana Bencana Harus Diperketat
Operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola pengadaan dalam penanggulangan bencana.
Pengelolaan anggaran darurat memang membutuhkan kecepatan, terutama ketika keselamatan masyarakat berada dalam ancaman.
Namun, kebutuhan untuk bertindak cepat tidak semestinya mengurangi transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban penggunaan dana negara.
Pemeriksaan terhadap proses pengadaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga penggunaan anggaran perlu dijalankan secara konsisten.
Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan dokumen administratif. Pemerintah juga harus memastikan barang dan jasa yang dibeli sesuai kebutuhan, memiliki harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta benar-benar digunakan untuk kepentingan penanganan bencana.
Apabila dalam penyelidikan ditemukan unsur penyimpangan, penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tetap harus mendapatkan perlindungan hak sesuai prinsip hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Pengungkapan Kasus Secara Terbuka
OTT di lingkungan BNPB merupakan operasi tangkap tangan KPK yang ke-22 sepanjang 2026.
KPK sebelumnya menjadwalkan gelar perkara di tingkat pimpinan pada Selasa malam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara, identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup, serta mekanisme dugaan penyimpangan pengadaan.
Pengungkapan aliran uang dan peran pihak swasta juga menjadi bagian penting agar perkara dapat dipahami secara menyeluruh.
Di tengah berbagai ancaman bencana yang membutuhkan respons cepat pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanggulangan bencana harus dijaga melalui transparansi dan penegakan hukum yang konsisten.
Sebab, anggaran kebencanaan bukan sekadar angka dalam dokumen negara. Dana tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan, kebutuhan mendesak, dan harapan masyarakat yang sedang menghadapi musibah.
Jika terbukti terjadi korupsi dalam pengelolaannya, tindakan tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
(Red)